GMSMEDIA.CO.ID-Program strategis yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Pro-Jambi dalam visi “Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dinilai positif oleh sejumlah kalangan. Namun, kritik tajam datang dari Ketua DPW Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Provinsi Jambi, Yoshe Rizal, SH, yang menilai sejumlah persoalan lama belum juga dituntaskan.
Dalam tanggapannya terhadap opini Pemprov Jambi yang dimuat di Media Tempo.co edisi 25 Mei 2025, Yoshe mengapresiasi program-program pembangunan yang dipaparkan. Ia menilai, upaya yang dilakukan Gubernur Al Haris menunjukkan niat baik untuk memajukan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan harus disertai dengan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang selama ini belum tersentuh secara serius.
“Visi Jambi MANTAP itu baik, tetapi jangan hanya fokus pada program baru. Gubernur harus segera menyikapi dan menyelesaikan sejumlah proyek bermasalah yang selama ini tak kunjung tuntas,” kata Yoshe kepada GMSMedia.co.id,Selasa (27/5).
Ia mencontohkan proyek pembangunan Mall Jambi Business Center (JBC) yang hingga kini disebutnya masih menyisakan persoalan hukum. Masalah yang disorot antara lain menyangkut konsesi perjanjian, dana mengendap (uang tertiang), serta persoalan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum tuntas.
“Kasus JBC ini bukan baru. Sudah berkali-kali diberitakan, tapi tak ada kejelasan tindak lanjut. Padahal berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
Selain JBC, Yoshe juga menyoroti proyek pembangunan Islamic Center dan Stadion Swarna Bumi Jambi. Ia menyebut kedua proyek tersebut diduga bermasalah, baik dari sisi administrasi, fisik bangunan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran.
“Tanah Islamic Center itu disebut-sebut bermasalah, belum lagi hasil pekerjaan yang tampak rusak sebelum digunakan. Stadion juga begitu, diklaim berstandar internasional tapi sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan,” katanya.
Atas temuan-temuan tersebut, GN-PK mendorong agar Pemprov Jambi melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek besar yang telah dilaksanakan, sekaligus membuka ruang pengawasan dari publik.
“Kalau ingin Jambi benar-benar Mantap, maka transparansi dan penyelesaian masalah korupsi harus menjadi prioritas. Ini penting agar kepercayaan publik tidak hilang dan program yang dicanangkan tidak ternoda oleh warisan masalah sebelumnya,” tegasnya.
Seperti diketahui, dalam forum Musrenbang RPJMD 2025–2029, Gubernur Al Haris memaparkan sejumlah capaian ekonomi dan menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Pro-Jambi. Program ini menyasar lima sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, dan keagamaan.
Namun, menurut Yoshe, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bicara soal program baru, tetapi juga menyangkut keberanian menuntaskan warisan masalah yang berpotensi menjadi kasus hukum. GN-PK menyatakan siap mendampingi dan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek tersebut ke depan.(zir)
Discussion about this post