GMSMEDIA.CO.ID-Skandal proyek pemerintah kembali mencoreng wajah tata kelola anggaran di Jambi. Proyek Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) Tahun Anggaran 2024 di Desa Pemunduran, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang menelan dana lebih dari Rp5,7 miliar dari APBN, diduga kuat dibayar lunas meski pekerjaan di lapangan terbukti mangkrak.
Ketua GNPK Provinsi Jambi, Yoshe Rizal, menyebut pihaknya menemukan indikasi serius penyimpangan anggaran. Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan masyarakat, proyek yang dikerjakan oleh CV. Auchy Wijaya ini ternyata belum selesai. Saluran air sepanjang 330 meter tidak digarap, pintu air belum terpasang, namun proyek disebut sudah diserahterimakan dan dananya sudah cair penuh.
“Kami menemukan fakta adanya perjanjian antara kontraktor dan warga yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan nanti dengan pengawasan dinas. Ini akal-akalan! Ini bukan lagi kelalaian, tapi diduga sebagai rekayasa sistematis untuk memperlancar pencairan dana,” tegas Yoshe Rizal, Sabtu (13/7).
GNPK Jambi bahkan menyoroti potensi keterlibatan oknum pejabat dalam skema dugaan penyimpangan ini. Indikasi kuat mengarah pada praktik mark-up anggaran, permainan rente proyek, hingga kongkalikong pencairan dana yang dilakukan sebelum pekerjaan tuntas.
“Kami pegang bukti hitam di atas putih. Ini bukan hanya soal proyek yang mangkrak, ini dugaan kejahatan terorganisir. Ada indikasi manipulasi laporan progres pekerjaan yang melibatkan pengawas dinas. Negara dirugikan, rakyat dibodohi!” kecam Yoshe.
Sebagai tindak lanjut, GNPK Jambi dalam waktu dekat akan melayangkan somasi resmi kepada Direktur CV. Auchy Wijaya, Viara Elsa, memberi batas waktu tujuh hari untuk klarifikasi dan pertanggungjawaban. Jika diabaikan, GNPK Jambi memastikan akan menyeret kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan KPK.
“Kami ingatkan, uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Setiap rupiah dari APBN harus dipertanggungjawabkan. Proyek ini bukan sekadar gagal, tapi berpotensi menjadi kejahatan yang merampas hak petani dan mencoreng kehormatan negara,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Auchy Wijaya maupun dinas teknis terkait masih belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan informasi.(***)
Discussion about this post