Ekonom Duga Modus Korupsi Batubara Bengkulu Juga Terjadi di Jambi, Desak Kejagung Bertindak

GMSMEDIA.CO.ID-Praktik korupsi sektor pertambangan yang terungkap di Bengkulu diduga juga terjadi di Provinsi Jambi. Dugaan ini disampaikan pengamat ekonomi Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, yang meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan dan memberikan perhatian serius terhadap potensi kejahatan serupa di wilayahnya.

Skandal di Bengkulu melibatkan dua tersangka baru, yakni Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu dan Direktur PT Ratu Samban Mining (RSM). Keduanya diduga memanipulasi hasil uji laboratorium kualitas batu bara guna menaikkan nilai jual komoditas tersebut secara ilegal. Tindakan itu menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp500 miliar, sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dr. Noviardi menilai, modus manipulasi data hasil uji laboratorium bukan hal yang mustahil terjadi di Jambi. “Modus pemalsuan data kualitas batu bara demi memaksimalkan keuntungan perusahaan dan mengakali penerimaan negara adalah bentuk kejahatan serius. Ini bisa terjadi di mana saja, termasuk Jambi,” ujarnya, Selasa (30/7).

Menurutnya, karakteristik industri pertambangan batu bara di Jambi memiliki kesamaan dengan Bengkulu, baik dari sisi pengawasan maupun potensi penyimpangannya. Karena itu, ia menilai penting bagi Kejagung untuk segera menyelidiki kemungkinan praktik serupa di Jambi.

“Jika kasus seperti di Bengkulu benar terjadi di Jambi, ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Negara bukan hanya dirugikan secara finansial, tapi juga harus menanggung kerusakan lingkungan yang tidak kecil,” tegasnya.

Ia mendesak Kejagung untuk tidak ragu memperluas cakupan penyelidikan dan menindak tegas setiap temuan penyimpangan di daerah lain, termasuk Jambi. “Transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan harus ditegakkan. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang yang merusak dan merampok sumber daya alam kita,” pungkas Noviardi.

Pernyataan keras ini diharapkan menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas demi melindungi kekayaan negara serta masa depan lingkungan hidup. (01)