GMSMEDIA.CO.ID-Dialog antara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dengan warga terdampak di Aur Kenali, yang diinisiasi Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, bersama Wakil Ketua I, H. Ivan Wirata, menuai sorotan tajam. Aktivis senior Jambi, Nazli, mengingatkan agar DPRD tidak terjebak hanya sebagai mediator seremonial tanpa langkah konkret untuk menyelesaikan masalah.
Pertemuan yang digelar di Ghudas Village, Kota Jambi, Kamis (2/10/2025), dihadiri perwakilan warga, manajemen PT SAS, serta instansi pemerintah terkait. Dalam forum itu, pimpinan DPRD menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar konflik sosial dan lingkungan bisa diurai.
Namun, menurut Nazli, dialog tersebut masih jauh dari menyentuh inti persoalan. “Apa sesungguhnya dampak yang dialami warga? Apakah pencemaran udara, kebisingan, atau gangguan sosial-ekonomi? Tanpa penjelasan detail, istilah warga terdampak hanya jadi slogan tanpa bobot,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
Ia juga menilai posisi warga dalam dialog itu masih lemah. Janji PT SAS soal penggunaan teknologi ramah lingkungan dan kepatuhan aturan dianggap belum bisa dibuktikan tanpa audit independen. “Siapa yang bisa menguji kebenarannya kalau tidak ada data terbuka dan pendamping independen? Warga bisa saja dipaksa menerima janji kosong,” tegas Nazli.
Rencana studi banding warga dan PT SAS ke Sumatera Selatan pun ikut dikritisinya. Nazli menilai program itu berisiko hanya menjadi tamasya politik. “Jambi punya kondisi sosial dan geografis yang berbeda. Yang dibutuhkan bukan meniru daerah lain, melainkan keberanian menegakkan aturan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi utama legislasi dan pengawasan, bukan sekadar penengah konflik. “Kalau ada pelanggaran, DPRD harus mendorong pemerintah daerah bertindak tegas, bukan puas jadi jembatan komunikasi. Jangan sampai DPRD kehilangan taring,” tambahnya.
Lebih jauh, Nazli menuntut transparansi penuh dari PT SAS, termasuk membuka dokumen studi lingkungan, laporan CSR, dan mekanisme pengaduan warga. Menurutnya, itu akan menjadi ukuran nyata keseriusan perusahaan dalam menangani dampak sosial dan lingkungan.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah awal Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memberi ruang dialog. “Inisiatif ini patut dihargai, tapi jangan berhenti sebagai panggung simbolik. Keberhasilan ditentukan oleh transparansi, pengawasan ketat, dan keberanian menegakkan aturan,” pungkas Nazli.(**)
Discussion about this post