GMSMEDIA.CO.ID-Dugaan praktik konspirasi antara pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi dengan pihak ketiga memicu kekhawatiran publik. Mantan Anggota DPRD Kota Jambi periode 2014–2019, Sony Zainul H, mendesak Wali Kota Jambi,Maulana untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas PUPR, Momon Sukmana, dan Kepala Bidang Bina Marga, Agustiawan Harmain.
Sony menyoroti adanya pertemuan di luar jam kerja antara kedua pejabat tersebut dengan salah satu kontraktor berinisial A di sebuah restoran di Kota Jambi. Ia menilai pertemuan itu janggal dan menimbulkan kecurigaan, karena tidak dilakukan secara resmi di kantor.
“Kalau memang membahas hal-hal resmi, kenapa tidak dilakukan di kantor pada jam kerja? Ini bukan pertemuan biasa. Tentu saja masyarakat berhak curiga, karena bisa saja membahas proyek-proyek pemerintah secara tertutup,” ujar Sony, Rabu (23/7/2025).
Ia memperingatkan bahwa praktik semacam itu dapat mencoreng nama baik Wali Kota Jambi, terutama dengan visi “Kota Jambi Bahagia” yang diusung. “Ini cikal bakal merusak citra Wali Kota. Jangan sampai pemerintahan yang saat ini dipercaya masyarakat tercoreng oleh ulah oknum pejabat dan kontraktor yang bermain proyek,” tambahnya sambil memperlihatkan bukti foto pertemuan.
Menurutnya,konspirasi antara Kepala Dinas PUPR dan pihak ketiga dapat mengarah pada berbagai bentuk tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencakup pengaturan proyek agar dimenangkan oleh pihak tertentu, penerimaan suap sebagai imbalan atas proyek, hingga manipulasi dokumen, mark-up anggaran, dan penurunan kualitas pekerjaan. Praktik-praktik tersebut berpotensi merugikan negara secara finansial, menghasilkan infrastruktur berkualitas rendah, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sony menegaskan bahwa dugaan konspirasi seperti ini tidak bisa dianggap enteng dan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi kinerja pejabat Dinas PUPR Kota Jambi agar pengelolaan proyek berjalan bersih dan akuntabel.
“Jika benar ada indikasi konspirasi, maka harus ada penyelidikan menyeluruh. Ini bukan hanya soal disiplin birokrasi, tapi soal penyelamatan uang negara,” tegas Sony.
Ia juga mendorong pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat sistem pencegahan, termasuk dengan meningkatkan transparansi dalam proses tender, memperketat pengawasan internal dan eksternal, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR maupun Wali Kota Jambi terkait tudingan tersebut.(***)
Discussion about this post