GMSMEDIA.CO.ID-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jambi angkat suara menanggapi pembelaan Pemerintah Provinsi Jambi terkait laporan dugaan penyimpangan kerja sama Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Jambi Business Centre (JBC).
Ketua DPW GNPK Provinsi Jambi, Yoshe Rizal, SH menilai langkah Pemprov Jambi yang menyatakan siap diaudit harus dibuktikan secara nyata melalui audit eksternal yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.
“Ya, sesuai pembelaannya yang menyatakan siap diaudit, kami minta audit itu dilakukan oleh akuntan publik independen. Jangan internal, karena kita ingin semua dugaan persoalan ini dijawab secara transparan dan profesional,” tegas Yoshe, Sabtu (14/6/2025).
Yoshe juga mendesak Pemprov Jambi untuk membuka ruang dialog dengan pihak pelapor, yakni Lembaga Gerakan Anak Bangsa (GAB Peduli) dan LBH Siginjai, agar duduk bersama menjernihkan persoalan.
“Pemprov jangan terkesan arogan hanya berbicara lewat Diskominfo. Dudukkan semua pihak dalam satu forum terbuka. Tunjukkan bukti bahwa prosedur BOT JBC itu sah dan tak bermasalah. Kalau memang tak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut?” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan JBC tidak sekadar soal prosedur, tetapi juga berkaitan dengan dampak lingkungan seperti banjir serta potensi hilangnya aset milik Pemprov Jambi. Untuk itu, GNPK mendorong langkah penyelesaian yang substantif dan berbasis transparansi, bukan sekadar klarifikasi sepihak di media.
Sebagaimana diketahui, pada 10 Juni 2025, GAB Peduli melalui kuasa hukumnya dari LBH Siginjai telah melaporkan dugaan pelanggaran prosedur kerja sama BOT JBC ke Bareskrim Polri dengan surat laporan bernomor 026/LBHS/VI/2025. Laporan tersebut juga mencantumkan nama Gubernur Jambi sebagai pihak terlapor.
“Persoalan ini jangan dianggap sepele. Ini menyangkut pengelolaan aset negara dan kepentingan publik. Kami akan terus mengawal,” tutup Yoshe.(***)
Discussion about this post