GMSMEDIA.CO.ID-Pemerhati kebijakan publik Isralasmadi menilai Provinsi Jambi kian tertinggal dalam pembangunan nasional setelah tidak masuk prioritas pada dua sektor penting, yakni pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan penetapan bandara internasional.
“Pertumbuhan ekonomi Jambi hanya 4,78 persen, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,12 persen. Kini Jambi kembali tidak menjadi prioritas, baik dalam pembentukan Kodam maupun status bandara internasional,” ujar Isralasmadi, Minggu (10/8/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan enam Kodam baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Batujajar, Jawa Barat. Namun, Jambi yang semula berada di wilayah Kodam II Sriwijaya kini hanya masuk dalam wilayah Kodam Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat.
“Padahal Jambi strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Daerah ini sebenarnya layak memiliki Kodam sendiri,” kata Isralasmadi.
Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menetapkan status internasional pada 36 bandara umum, tiga bandara khusus, dan satu bandara UPTD dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan 38 Tahun 2025. Namun, Bandara Sultan Thaha Jambi kembali tidak masuk daftar tersebut.
Menurut Isralasmadi, keputusan itu menjadi hambatan serius bagi pengembangan pariwisata di Jambi. “Wisatawan mancanegara yang ingin ke Jambi harus transit di daerah tetangga. Ini memakan waktu dan biaya, sehingga membuat mereka berpikir ulang untuk datang ke Jambi,” ujarnya.
Ia menilai ketiadaan lobi politik daerah menjadi penyebab Jambi sering terabaikan dalam kebijakan nasional. “Seharusnya Gubernur proaktif melobi kementerian. Setiap dinas bisa mengirimkan proposal pembangunan ke berbagai eselon di kementerian terkait dan melakukan kunjungan langsung ke tokoh kunci. Dengan begitu, peluang program pusat masuk ke Jambi lebih besar,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post