GMSMEDIA.CO.ID-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Pengawasan Korupsi (KPK) Pasundan direncanakan segera membentuk kepengurusan di Provinsi Jambi. Rencana ini muncul dalam pertemuan sejumlah tokoh dan pegiat organisasi pada Senin malam (19/5) di Tomoro Coffee yang menyepakati pembentukan struktur sementara sebagai langkah awal pendirian.
Eryanto DJunaidi, yang ditunjuk sebagai Ketua sementara, menjelaskan bahwa keberadaan DPW KPK Pasundan di Jambi bertujuan memperkuat pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Karena semua sudah berkumpul malam ini, kita sepakati untuk membentuk kepengurusan sementara. Saya ditunjuk sebagai ketua, nanti akan dilengkapi dengan sekretaris, bendahara, dan wakil ketua,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kejelasan struktur organisasi secara nasional, agar kepengurusan di daerah memiliki dasar hukum yang kuat. “Kita perlu tahu apakah struktur kita mengacu ke pusat. Kita butuh SK siapa yang menerbitkan? Ini penting agar jelas siapa yang berada di balik KPK Pasundan. Saya sudah coba hubungi teman-teman di Bandung, tapi mereka belum tahu,” ungkapnya.
Meski masih dalam tahap perintisan, komunikasi dengan pengurus pusat disebut telah dilakukan. Herianto bahkan menyebut, informasi tentang rencana pendirian KPK Pasundan ini sudah sampai ke tingkat nasional.
“Kabarnya, organisasi ini sudah mendapat restu dari Presiden dan informasinya telah diketahui oleh Gubernur. Kalau benar, tentu pelantikannya harus disiapkan secara serius. Dari informasi yang beredar, jika resmi berjalan, kebutuhan operasional organisasi ini bisa mencapai Rp2,5 miliar per tahun,” kata pria yang akrab dipanggil Giant ini.
Ia juga menegaskan pentingnya legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. “Kita akan periksa AD/ART, SK Kemenkumham, dan NPWP. Kalau semua lengkap, kita akan buka rekening resmi. Jangan khawatir, tidak akan ada korupsi di sini. Kalau memang sah, kita siap jalankan sesuai aturan,” tegas Herianto.
Dikenal aktif dalam berbagai organisasi, Herianto mengaku memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan. Ia pernah menjabat tiga periode sebagai Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan merupakan alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Saya tidak mau asal-asalan. Teman-teman sudah memberikan amanah ini, dan kita ingin agar organisasi ini terkelola dengan baik. Saya sudah terbiasa menyusun struktur dan administrasi organisasi,” ujarnya.
Pembentukan DPW KPK Pasundan di Jambi diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(zir)
Discussion about this post