GMSMEDIA.CO.ID-Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) untuk pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2025. Agenda ini digelar sebagai tindak lanjut atas deadlock-nya Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) sebelumnya yang berlangsung ricuh dan gagal menghasilkan ketua umum baru.
Sebelumnya, Musprov KONI Jambi yang digelar di Hotel Abadi, Rabu malam (14/5/2025), resmi dinyatakan deadlock setelah terjadi ketegangan dalam proses pemilihan Ketua KONI Jambi periode 2025–2029. Ketegangan dipicu oleh desakan sejumlah peserta agar verifikasi berkas bakal calon dilakukan secara terbuka, namun tidak diakomodasi oleh pimpinan sidang.
Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Eko Margiono, menyatakan bahwa situasi forum menjadi tidak kondusif dan memaksa KONI Pusat turun tangan.
“Sehingga suasana menjadi tidak kondusif dan berujung deadlock. Kami akan segera membentuk tim karateker dari KONI Pusat,” kata Eko saat itu.
Sebagai tindak lanjut, KONI Pusat kemudian membentuk tim karateker yang kini dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Supriyanto. Ia menyampaikan bahwa Musorprovlub telah ditetapkan digelar pada 30 Juni 2025 untuk melanjutkan proses pemilihan ketua umum secara lebih terbuka dan tertib.
“Iya, kita tetapkan pelaksanaan Musorprovlub tanggal 30 Juni. Selanjutnya, tahapan-tahapan akan dimulai oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang diketuai oleh Drs. Eman Sumusi,” ujar Eko Budi usai memimpin rapat internal tim karateker pada Jumat, 13 Juni 2025.
Ketua TPP, Eman Sumusi, menyampaikan bahwa tahapan penjaringan calon akan dimulai pada 19 Juni.
“Pengambilan formulir pencalonan dibuka dari 19 hingga 24 Juni. Sementara pengembalian formulir dan dukungan berkas dilakukan pada 25 Juni,” jelas Eman.
Setelah itu, proses verifikasi dan validasi berkas calon akan berlangsung pada 26 dan 27 Juni, sebelum Musorprovlub digelar pada 30 Juni 2025.
Musorprovlub ini menjadi harapan baru untuk menyelesaikan konflik internal dan memastikan terpilihnya Ketua Umum KONI Jambi periode 2025–2029 secara demokratis dan transparan.(***)
Discussion about this post