GMSMEDIA.CO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja sektor industri jasa keuangan di daerah ini stabil dan menunjukkan pertumbuhan positif hingga Maret 2025. Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, mengatakan capaian ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang membaik, serta inovasi di berbagai segmen industri keuangan.
Menurut Yan, sektor perbankan tumbuh positif dengan peningkatan kredit sebesar 6,52 persen secara tahunan (yoy), terutama pada segmen pembiayaan peralatan rumah tangga lainnya. Di sisi lain, transaksi pasar modal juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 27,82 persen (yoy), yang terdiri atas transaksi saham dan reksa dana.
“Pembiayaan oleh sektor industri keuangan nonbank (IKNB) juga meningkat 3,27 persen secara tahunan, terutama disokong oleh perusahaan pembiayaan,” ujar Yan.
OJK Jambi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui berbagai program edukasi keuangan serta penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pada sektor perbankan, total kredit Bank Umum di Jambi per Maret 2025 tumbuh 6,78 persen (yoy) menjadi Rp54,90 triliun. Kredit konvensional tumbuh 5,72 persen menjadi Rp48,49 triliun, sedangkan pembiayaan syariah meningkat 15,58 persen menjadi Rp6,40 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan turut naik 5,07 persen, dengan DPK perbankan syariah mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 49,94 persen.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum tercatat 115,34 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 89,01 persen. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di angka 1,78 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,14 persen.
Kredit masih didominasi sektor konsumsi (42,61 persen), diikuti kredit investasi (29,15 persen) dan modal kerja (28,24 persen). Porsi penyaluran kredit ke UMKM juga signifikan, yakni mencapai 46,61 persen.
Di sisi lain, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami kontraksi. Penyaluran kredit turun 5,62 persen menjadi Rp1,06 triliun, meski DPK naik 3,41 persen menjadi Rp949,55 miliar. Rasio NPL BPR tercatat tinggi, yakni 16,05 persen.
Pada sektor IKNB, pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tumbuh 33,05 persen (yoy) dengan total pembiayaan sejak 2019 mencapai Rp3,10 miliar kepada 1.619 nasabah. Perusahaan pembiayaan mencatat pembiayaan sebesar Rp9,04 triliun, naik tipis 0,30 persen dengan rasio NPF 3,17 persen.
Sementara itu, pembiayaan oleh modal ventura meningkat 22,01 persen menjadi Rp131,70 miliar, sedangkan perusahaan pergadaian mengalami penurunan aset sebesar 7,36 persen menjadi Rp2,08 miliar. Sektor dana pensiun mencatat pertumbuhan aset sebesar 4,47 persen menjadi Rp232,88 miliar.
Jumlah investor pasar modal di Provinsi Jambi hingga Maret 2025 mencapai 139.185 SID, naik 14,61 persen (yoy). Nilai penjualan saham tumbuh 40,19 persen menjadi Rp1,07 triliun, meski transaksi reksa dana menurun 36,92 persen menjadi Rp92,25 miliar.
“OJK terus mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan pendanaan dari pasar modal, termasuk melalui skema Securities Crowd Funding (SCF),” tambah Yan.
Sampai April 2025, OJK Jambi telah menggelar 25 kegiatan edukasi keuangan dengan total peserta mencapai 3.900 orang. Selama periode ini, OJK menerima 50 pengaduan konsumen, terdiri dari 23 pengaduan sektor perbankan, 26 dari sektor IKNB, dan 1 dari pasar modal.
Yan juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi ilegal dan selalu memeriksa legalitas entitas melalui laman resmi OJK.
Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Jambi juga terus dimanfaatkan, dengan jumlah permintaan mencapai 3.159 per April 2025.
Pada April 2025, TPAKD Jambi telah melaksanakan dua program, yaitu Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kota Jambi dan kegiatan Product Matching sektor perbankan di Kabupaten Bungo. Yan menegaskan bahwa sinergi antarinstansi sangat penting dalam memperluas akses keuangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (***)
Discussion about this post