DI tengah semangat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup sering kali dikorbankan. Salah satunya lewat praktik penerbitan izin lingkungan secara serampangan oleh pejabat, tanpa disertai kajian dampak lingkungan yang memadai.
Praktik ini bukan hanya melanggar etika administrasi, tapi juga bisa berujung pidana.
Pertanyaan sederhana namun krusial kerap muncul di ruang publik, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup bisa dipidana jika menerbitkan izin tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL? Jawabannya, bisa dan sangat mungkin.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus melalui prosedur AMDAL atau UKL-UPL. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, tapi merupakan pilar utama dalam menjamin keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat.
Lebih dari itu, sanksi pidana telah disiapkan bagi mereka yang melanggarnya, Pasal 111 UU PPLH menyebutkan bahwa pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa kelengkapan AMDAL atau UKL-UPL dapat dijatuhi hukuman pidana penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Ini bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Pasal 109 dan Pasal 110 dalam UU yang sama juga mengatur pidana bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin lingkungan, maupun bagi pejabat yang menerbitkannya tanpa dasar analisis dampak lingkungan.
Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku usaha, namun juga melekat kuat pada pejabat pemerintah.
Dalam praktiknya pejabat sering abai, dan tak sedikit izin diterbitkan tanpa proses AMDAL atau UKL-UPL yang semestinya, seolah pembangunan dapat dipacu dengan mengorbankan prosedur lingkungan.
Sebagai contoh, bila seorang pejabat di Jambi mengesahkan izin pembangunan gedung perkantoran tanpa AMDAL, atau pejabat Dinas LH mengeluarkan AMDAL yang cacat formil maka ia bisa dijerat hukum, demikian pula jika pejabat di tingkat kementerian yang memberikan izin pertambangan tanpa kajian dampak lingkungan.
Tindakan tersebut tidak hanya pelanggaran administratif, namun juga bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi bila terbukti terdapat motif keuntungan pribadi atau kelompok.
Meski UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 telah merevisi beberapa ketentuan dalam UU PPLH dan mendorong pendekatan sanksi administratif lebih dahulu, namun prinsip akuntabilitas tetap tidak bisa diabaikan. Ketika sebuah pelanggaran menyebabkan kerusakan nyata dan sistemik terhadap lingkungan, sanksi pidana menjadi keniscayaan, terlebih UU Cipta Keja tak berlaku surut.
Kasus dari Jambi, Ujian bagi Aparat Penegak Hukum
Beberapa hari lalu, saya mendampingi warga Jambi yang melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan oleh pejabat daerah dan pihak pengembang ke Mabes Polri.
Laporan ini menjadi ujian integritas bagi aparat penegak hukum. apakah aturan lingkungan hidup benar-benar dijalankan, atau kembali dikalahkan oleh kepentingan investasi jangka pendek?
Sebagai penasehat hukum, tugas saya memang hanya sebatas mendampingi/ membuat Laporan.
Namun publik berhak mengawal proses ini, Karena jika pelanggaran terhadap lingkungan dibiarkan tanpa sanksi, maka kita tengah mewariskan krisis ekologi kepada generasi mendatang.
Lingkungan hidup bukan barang dagangan. Penerbitan izin yang sembrono harus dipandang sebagai pelanggaran serius, bukan sekadar kekeliruan birokratis. Jika pejabat tak bisa menjaga amanah, maka penegakan hukum adalah jalur wajib demi menyelamatkan masa depan bumi dan manusia.(***)
Discussion about this post