GMSMEDIA.CO.ID-Ratusan pekerja di Kabupaten Batang Hari telah tujuh bulan tidak menerima hak gaji mereka dari Pemerintah Daerah. Kondisi ini memicu protes keras dari kalangan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, yang menilai pemerintah telah berlaku zalim terhadap para pekerja.
Aliansi OKP dan Mahasiswa Batang Hari, yang terdiri dari beberapa organisasi termasuk IPNU dan HMI, sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang Hari pada 16 Juli 2025. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan.
“Setelah aksi pun, belum ada kejelasan atau langkah konkret yang menunjukkan itikad baik dari Pemda. Ini adalah bentuk nyata pengabaian terhadap aspirasi rakyat,” kata perwakilan aliansi dalam pernyataan resminya.
Mereka menilai kebijakan mencicil gaji bukan solusi. “Itu hanya gali lubang tutup lubang. Harus ada pelunasan penuh dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang. Kami menuntut penyelesaian secara tuntas dan berkeadilan,” tegas mereka.
Ketua PC IPNU Batang Hari, Armansah, menyampaikan bahwa krisis ini telah memukul keras kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Bayangkan, sudah tujuh bulan hak mereka tak dibayar. Banyak anak-anak yang kini menunggak biaya sekolah bahkan terancam putus kuliah. Hutang menumpuk, kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi. Mereka telah bekerja dengan disiplin, tapi pemerintah justru abai,” ujar Armansah geram.
Senada, Ketua HMI Cabang Batang Hari, Salim Salikin, menyatakan penundaan pembayaran gaji bukan sekadar masalah administratif. “Ini sudah menjadi beban psikologis dan sosial. Pemerintah tidak bisa hanya beri klarifikasi, tapi harus menyalurkan hak rakyat sebagaimana mestinya,” katanya.
Aliansi pun mengancam akan menggelar aksi besar pada 17 Agustus 2025 jika tak ada penyelesaian. “Kami pastikan, akan ada ratusan bahkan ribuan massa yang turun ke jalan. Ini bukan sekadar memperingati kemerdekaan, tapi menjemput kemerdekaan sejati bagi masyarakat Batang Hari — dari ketidakadilan dan ketidakpastian,” pungkas mereka.(***)
Discussion about this post